MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkirakan bahwa potensi zakat umat Islam pada tahun 2020 mencapai Rp230 triliun, sementara itu yang mampu terealisasi hanya sekira Rp8 triliun atau 3,5 persen saja. Menanggapi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa potensi zakat tidak mampu optimal selama paradigma masyarakat terkait zakat hanya berupa perkara …
AbstractDua puluhan tahun lalu, media yang bisa mendekatkan jarak yang jauh serta bisa diakses dengan mudah, hanya butuh beberapa menit saja dengan cara mengirimkan tulisan adalah email. Kini, di tahun 2018, email bahkan bisa mengirimkan gambar, suara, dan video bergerak. Selain itu, ada facebook, dropbox, skipe, instagram, twitter dan lain sebagainya. Media-media sosial di atas …
Perempuan-Perempuan ‘Pembawa Pesan’ dalam Layar Kaca Selengkapnya »
Lebaran dan HAK PRT Lebaran sebentar lagi tiba. Takbir kemenangan segera akan dikumandangkan. Lebaran biasanya identik dengan silaturahim, mudik, dan yang tak kalah pentingnya adalah tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya (THR) senantiasa dinantikan banyak pekerja dari berbagai sektor, baik formal maupun nonformal, termasuk pekerja dalam rumah tangga (PRT) kita. Pertanyaannya adalah sudahkah kita memberikan …
Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Selengkapnya »
Dalam kesempatan itu, Nur Achmad selaku narasumber dari MTT PWM DKI Jakarta mengungkapkan kasus persoalan perempuan bukanlah hal baru di Muhammadiyah. Ia menyatakan Muhammadiyah sudah lama dan lebih maju jika bicara mengenai persoalan kehidupan perempuan. “Muhammadiyah menurut saya lebih maju dalam hal-hal persoalan kehidupan perempuan,” kata Nur Achmad dalam diskusi tersebut. Bicara soal kehidupan perempuan, …
Muhammadiyah Lebih Maju dalam Mengkaji Persoalan Perempuan Selengkapnya »
Underage brides and their supporters have finally succeeded in raising the legal marriageable age to 19 for both sexes, from 16 for females and 19 for males previously. It is now time for men to join the fight to protect Indonesia’s children. New challenges in curbing child marriage are emerging. A report from a Supreme …
High Time For Men to Join Fight Against Child Marriage Selengkapnya »
The challenge of pluralism that Indonesia faces today is the strengthening of identity politics, where women are among the targets of patriarchal ideals hiding behind the robes of religion. Religion is used to justify polygyny and child marriage, among other things. Increasing efforts to revive polygyny as an acceptable practice often refer to Prophet Muhammad’s …
RUU Ketahanan Keluarga (RUU Halu), 146 pasal, tidak hanya bertentangan dengan maqashid syari’ah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat manusia, tetapi juga HAM paling dasar (non derogable rights) yang universal. Tujuan syariah, gagasan Abu Al-Ma’ali al-Juwaini, yakni dharuriyyat, hajiyyat, dan makramat. Al-Syatibi berpendapat bahwa makramat merupakan tahsiniyyah. Karena itu, dharuriyyat ialah primer/kebutuhan utama, hak hidup, terbebas …
Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) Institute Teknologi Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan menggelar kegiatan seminar Upaya Penghapusan Perkawinan Anak melalui Fiqih Perlindungan Anak, Senin (23/12). Acara ini merupakan puncak peringatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP). Pada kegiatan ini, PSIPP melibatkan peran anak-anak muda di sekitaran Tangerang Selatan dalam merealisasikan kampanye tersebut. …
PSIPP ITB Ahmad Dahlan Gelar Seminar Puncak Kampanye 16HAKtP Selengkapnya »
Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) melaksanakan rangkaian kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKTP) pada senin (23/12/2019). K16HAKTP saat ini, menggelar seminar bertemakan ‘Penghapusan Perkawinan Anak Melalui Fikih Perlindungan Anak’. Tema ini dipilih dalam rangka menyebarluaskan informasi disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang …
ITB-AD Gelar Seminar Penghapusan Perkawinan Anak Melalui Fikih Perlindungan Anak Selengkapnya »
Aktivis Perempuan Yulianti Muthmainnah membenarkan bahwa produk UU yang disahkan DPR seringkali menuai respon pro kontra di tengah masyarakat. Hal itu dia sampaikan saat mengisi diskusi publik “Menjaring Calon Legislatif yang Memperjuangkan Agenda Pemajuan Hak-hak Perempuan” yang diselenggarakan Immawati DPD DKI Jakarta, Sabtu (9/3/2019). Ia berpendapat, faktanya memang terjadi seperti itu. Contohnya, pembahasan RUU Penghapusan …
